TRENDING

Bupati Nyaman, Rakyat Bertahan! Anggaran Pemeliharaan Rp4,8 Milia

5 menit membaca View : 30
Tim Gempur
Korupsi - 27 Okt 2026

TANGGAMUS, GEMPUR.PRO — Kalau rumah rakyat bocor, belum tentu uang untuk memperbaikinya tersedia. Tapi kalau gedung pemerintahan, rumah dinas, taman, pagar, plafon, sampai AC membutuhkan perawatan, daftar pengadaannya bisa mencapai puluhan paket dengan nilai miliaran rupiah.

Inilah ironi anggaran yang patut disorot di Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2026, terdapat 69 paket pemeliharaan gedung dan bangunan dengan total nilai Rp4.861.240.000, atau sekitar Rp4,86 miliar.

Angka yang cukup besar untuk urusan pemeliharaan. Bukan berarti semua pekerjaan itu tidak diperlukan, tetapi masyarakat berhak bertanya: apakah seluruh anggaran tersebut sudah disusun berdasarkan kebutuhan yang terukur dan prioritas yang tepat?

Coba bayangkan, di Tanggamus ada 69 paket pemeliharaan gedung senilai hampir Rp4,9 miliar. Gedungnya dirawat, halamannya dipercantik, AC-nya diservis. Lengkap. Lalu sumber melanjutkan: Kalau rumah rakyat bocor, biasanya ember yang disiapkan. Kalau plafon gedung pemerintah bermasalah, kita berharap ada perencanaan, anggaran, dan kontrak pekerjaan!”

Nah, di situlah letak sindirannya. Bukan berarti gedung pemerintah harus dibiarkan rusak. Tentu tidak! Gedung pelayanan publik harus layak, aman, dan nyaman. Rumah dinas pun membutuhkan pemeliharaan sesuai kebutuhan.

Tetapi, ketika angka pemeliharaan mencapai Rp4,86 miliar, publik pantas meminta penjelasan: apa saja yang dikerjakan, seberapa mendesak kebutuhannya, dan bagaimana hasilnya bisa diperiksa?

Sebab uang APBD bukan uang pribadi yang penggunaannya cukup dijawab dengan kalimat, “Tenang, semuanya sudah diurus!”

Data pengadaan mencatat alokasi pemeliharaan AC sebesar Rp173.240.000 melalui APBD Perubahan.

Sumber pun kembali beraksi: “AC kantor harus dingin, itu wajar. Yang jangan sampai dingin adalah respons ketika masyarakat bertanya soal anggaran!”

Tepuk tangan mungkin terdengar. Namun, setelah lelucon selesai, pertanyaan serius tetap menunggu jawaban.

Berapa unit AC yang dipelihara? Berapa kali perawatan dilakukan? Apakah ada penggantian komponen? Bagaimana perhitungan biaya dan bukti pekerjaan?

Tanpa rincian tersebut, masyarakat belum bisa menyimpulkan apakah angka Rp173,24 juta itu wajar atau justru perlu dievaluasi.

Jangan sampai AC sudah diperiksa teknisi, tetapi anggarannya belum diperiksa secara terbuka!

Ilustrasi

Data yang dihimpun juga mencantumkan sejumlah pekerjaan di lingkungan rumah dinas dan fasilitas pejabat, antara lain:

• Pemeliharaan halaman dan dapur rumah dinas Bupati senilai Rp100 juta.

• Pembuatan dan pemeliharaan taman samping serta musala senilai Rp100 juta.

• Pemeliharaan kamar tamu senilai Rp50 juta.

• Pembuatan dan pemeliharaan pintu serta pagar rumah dinas Bupati dan guest house, masing-masing disebut memiliki alokasi Rp100 juta.

Sumber langsung menyambar: “Kalau taman dirawat, bunga tumbuh subur. Kalau transparansi dirawat, kepercayaan publik ikut tumbuh. Tapi kalau bunganya mekar dan pertanyaan publik dibiarkan layu, itu bukan taman yang bermasalah. Itu komunikasi anggaran yang perlu disiram!”

Tawa boleh pecah, tetapi kritiknya jelas. Publik perlu mengetahui apakah pekerjaan tersebut benar-benar diperlukan, bagaimana volume dan spesifikasinya ditentukan, siapa penyedianya, serta apakah realisasi di lapangan sesuai dengan anggaran.

Jangan sampai masyarakat hanya mendapat pemandangan taman yang indah, sementara rincian biaya masih harus dicari ke sana kemari.

Sorotan juga mengarah pada pemeliharaan Gedung Kantor Aneka Usaha Tanggamus Jaya, yang disebut sebagai eks RM Palem Alas, dengan nilai Rp185 juta.

Pemeliharaan Gedung Anjungan Kabupaten Tanggamus tercatat sekitar Rp173 juta. Sementara itu, pemeliharaan Gedung Mess Pemda disebut mencapai Rp150 juta.

Namun, publik tidak seharusnya diminta menilai kewajaran anggaran hanya berdasarkan nama paket dan nominal.

Ia menyindir: “Kalau gedung selesai diperbaiki, mari kita lihat hasilnya. Jangan cuma laporan yang mulus, kondisi bangunannya juga harus jelas. Sebab dalam urusan pemeliharaan, yang diperbaiki itu gedung, bukan sekadar penampilan laporan!”

Karena itu, dokumentasi sebelum dan sesudah pekerjaan, rincian volume, spesifikasi material, kontrak, serta hasil pemeriksaan fisik menjadi penting untuk menguji kewajaran belanja.

Persoalan berikutnya adalah mekanisme pengadaan. Sejumlah paket disebut menggunakan penunjukan langsung dan e-purchasing. Metode tersebut tidak otomatis melanggar aturan.

Penilaiannya harus berdasarkan ketentuan yang berlaku, alasan pemilihan metode, proses pengadaan, dan bukti pelaksanaan.

Tetapi, dengan 69 paket bernilai total Rp4,86 miliar, transparansi menjadi sangat penting.

Apakah seluruh paket disusun berdasarkan kebutuhan yang jelas? Apakah harga dan spesifikasi dapat dipertanggungjawabkan? Apakah penyedia dipilih sesuai ketentuan? Apakah pekerjaan benar-benar selesai dengan kualitas yang sepadan?

Sumber kembali melontarkan sindiran: “Kalau ada 69 paket, jangan sampai masyarakat harus membuka 69 pintu hanya untuk mencari satu jawaban: uangnya dipakai untuk apa?”

Tentu, masyarakat tidak sedang meminta pertunjukan sulap. Masyarakat meminta informasi yang bisa diperiksa. Jika seluruh proses sudah sesuai aturan, penjelasan terbuka justru menjadi kesempatan untuk membuktikannya.

Judul ini bukan tuduhan bahwa Bupati secara pribadi menikmati atau menyalahgunakan anggaran tersebut. Data yang disorot merupakan pengadaan pada Bagian Umum Setda Tanggamus, sehingga tanggung jawab administrasi dan pelaksanaannya harus ditelusuri kepada pihak yang berwenang.

Namun, sebagai kepala daerah, Bupati memiliki kepentingan besar dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan dan belanja daerah berorientasi pada kebutuhan publik.

Di sinilah pertanyaan prioritas menjadi relevan.

Apakah pemeliharaan tersebut sudah seimbang dengan kebutuhan pelayanan masyarakat? Apakah setiap paket memberikan manfaat yang sepadan dengan biaya? Apakah ada evaluasi untuk memastikan belanja pemeliharaan tidak mengorbankan program lain yang lebih mendesak?

“Gedung boleh nyaman, Pak. Ruang kerja boleh sejuk. Taman boleh indah. Tapi rakyat juga perlu merasakan bahwa uang pajak mereka kembali dalam bentuk pelayanan yang baik!”

Kali ini, tawa mungkin lebih tipis. Sebab pertanyaan tentang prioritas anggaran memang bukan sekadar bahan lelucon.

Atas data pengadaan senilai Rp4.861.240.000 tersebut, Bagian Umum Setda Tanggamus perlu memberikan penjelasan mengenai:

1. Rincian 69 paket, termasuk nama penyedia dan nilai masing-masing paket.

2. Dasar kebutuhan, volume, spesifikasi, serta perhitungan harga pekerjaan.

3. Metode pengadaan dan alasan pemilihannya.

4. Nilai kontrak serta realisasi pembayaran, yang perlu dibedakan dari pagu RUP.

5. Hasil pekerjaan dan dokumentasi pemeriksaan fisik di lapangan.

6. Pertimbangan prioritas pemeliharaan dibandingkan kebutuhan pelayanan masyarakat lainnya.

Penjelasan tersebut penting agar publik dapat menilai anggaran berdasarkan fakta, bukan sekadar prasangka atau besarnya nominal.

Rp4,86 miliar untuk 69 paket pemeliharaan bukan angka yang layak dilewati tanpa pertanyaan. Namun, angka besar juga tidak boleh langsung dijadikan vonis pemborosan tanpa pemeriksaan dokumen dan kondisi lapangan.

Yang dibutuhkan adalah keterbukaan, pembuktian, dan pertanggungjawaban.

Sebab kalau gedung pemerintah harus dirawat, kepercayaan masyarakat juga harus dirawat.

Kalau plafon perlu ditambal, celah informasi jangan dibiarkan terbuka. Dan kalau uang rakyat digunakan, rakyat berhak mengetahui hasilnya.

Bupati nyaman, rakyat bertahan? Pertanyaan itu hanya bisa dijawab dengan transparansi dan bukti nyata, bukan sekadar janji. (Tim)

Bagikan Disalin

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x
x