TRENDING

Bongkar! Pengadaan Fiktif atau Kongkalikong Birokrasi Tanggamus?

4 menit membaca View : 29
Tim Gempur
Korupsi - 27 Okt 2026

TANGGAMUS, GEMPUR PRO — Ada bau tak sedap yang menyeruak dari balik gemerlapnya laporan digital pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun 2026.

Di atas kertas, sistem tampak berjalan canggih dengan mendompleng 83,7% e-Katalog Versi 6.0. Namun, ketika angka-angka kasar dari 227 paket pengadaan senilai total Rp9,45 miliar itu dibedah satu per satu, yang tersingkap bukanlah efisiensi, melainkan sebuah labirin transaksi yang memantik kecurigaan serius: antara kelalaian administratif sistemik atau persekongkolan terstruktur birokrasi daerah.

Publik Tanggamus kini menuntut jawaban. Sebab, alih-alih berpihak pada pemulihan ekonomi kerakyatan, kue anggaran publik justru tersedot masif ke dalam pos-pos konsumtif dan kejanggalan distribusi vendor yang sulit dinalar akal sehat.

Labirin “Payment Outside System”: Transparansi yang Masuk Angin

Ironi terbesar dari data pengadaan ini terletak pada status hukum-administratif paket yang berjalan. Dari total Rp9,45 miliar anggaran yang tercatat, peta status paket terbelah ke dalam angka-angka yang meresahkan:

* 116 paket senilai Rp3,96 miliar terjebak dalam status Payment Outside System (Pembayaran di Luar Sistem).

* 73 paket senilai Rp3,14 miliar masih berstatus On Process.

Catatan Redaksi: Hampir 42% dari total nilai anggaran berstatus Payment Outside System. Pertanyaannya mendasar: untuk apa ada digitalisasi e-Katalog jika arus uang riil justru melenggang bebas di luar kendali sistem terpadu? Apakah ini sekadar kelemahan pelaporan, atau modus sengaja untuk menutup jejak aliran dana dari pengawasan publik?

Pesta Pora Anggaran: Jamuan Mewah dan Hambur-Hambur Sewa Mobil

Kritik paling telak mengarah pada alokasi belanja yang mencederai rasa keadilan sosial. Di saat masyarakat berjibaku dengan mahalnya kebutuhan hidup, para pejabat di Tanggamus justru asyik memanjakan diri dengan fasilitas berbiaya fantastis:

* Katering Sultan Rp1,75 Miliar: Paket bertajuk “Makanan dan minuman tamu pemerintah daerah” yang dimenangkan oleh Melati Jaya Catering menelan anggaran fantastis senilai Rp1,75 miliar.

Dengan total 16 paket senilai akumulatif Rp2,16 miliar di tangan vendor yang sama, publik berhak bertanya: tamu agung macam apa yang dijamu hingga menghabiskan anggaran setara pembangunan fasilitas dasar rakyat? Berapa harga per porsi makanannya?

Obral Sewa Kendaraan Mewah Camat dan Asisten (Rp1,14 Miliar): Vendor Siger Inovasi mengantongi dua paket sewa kendaraan roda empat masing-masing senilai Rp805,86 juta untuk camat dan Rp335,66 juta untuk asisten.

Apakah fasilitas mobilitas mewah ini benar-benar mendesak, atau sekadar proyek bagi-bagi kue tahunan bagi vendor langganan kekuasaan?

Kecurigaan kian menebal tatkala melihat konsentrasi penyedia barang dan jasa. Nama Swara Antar Nusa mencuat sebagai pemegang rekor dengan menguasai 77 paket senilai total Rp1,36 miliar.

Memecah sebuah alokasi anggaran menjadi puluhan paket kecil di bawah satu kendali vendor adalah modus klasik birokrasi untuk menghindari mekanisme tender terbuka (lelang) dan mengakal-akali aturan penunjukan langsung.

Tanpa audit investigatif yang transparan, pola semacam ini sangat rentan menjadi sarang kolusi antara oknum pejabat pengadaan dan pengusaha hitam.

Menagih Pertanggungjawaban: 3 Titik Hitam yang Harus Dibongkar

Data tidak boleh berhenti sekadar menjadi angka di atas meja. TIPIKOR NEWS mendesak agar aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan independen segera turun tangan membongkar tiga titik hitam pengadaan Tanggamus 2026 ini:

* Pertama, Audit Forensik Belanja Makanan & Minuman (Rp1,75 Miliar): Periksa seluruh daftar hadir, nota pesanan, kwitansi, dan bukti serah terima katering Melati Jaya Catering.

Cocokkan apakah volume dan harganya sesuai dengan realitas di lapangan atau sekadar mark-up anggaran berkedok jamuan tamu.

* Kedua, Uji Kewajaran Kontrak Sewa Kendaraan (Siger Inovasi): Telusuri spesifikasi fisik kendaraan, tahun pembuatan, nomor polisi, dan bandingkan harga sewa tersebut dengan tarif pasaran wajar.

* Ketiga, Selidiki 77 Paket Swara Antar Nusa: Uji apakah puluhan paket tersebut sah secara regulasi atau merupakan bentuk pemecahan proyek (split project) demi memuluskan transaksi gelap tanpa pengawasan.

Uang rakyat Tanggamus bukan fasilitas untuk membiayai pesta pora elit birokrasi. Jika pemerintah daerah gagal membuktikan transparansi dari Rp9,45 miliar dana ini, maka publik patut menduga: ini bukan lagi sekadar salah urus tata kelola, melainkan persekongkolan terstruktur yang merampok hak-hak rakyat.

Pertanyaan untuk Langkah Selanjutnya: Apakah Anda ingin kita menyusun draf laporan pengaduan resmi atau surat konfirmasi terbuka kepada Bupati dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Tanggamus terkait temuan-temuan di atas? (TIM)

Bagikan Disalin

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x
x