IlustrasiBANDAR LAMPUNG, GEMPUR.PRO — Di balik megahnya gerbang SMK Negeri 2 Bandar Lampung, tersembunyi angka fantastis yang memicu guncangan tanya besar. Dari total kucuran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2025 senilai Rp 3.286.400.000, hampir sepertiganya yakni sebesar Rp 1.075.622.000 atau sekitar 32,7% ludes dialokasikan hanya untuk satu pos: Administrasi Kegiatan Sekolah.
Sebuah nominal yang tidak hanya mengejutkan secara statistik, tetapi juga menggores rasa keadilan di tengah hamparan ruang kelas yang menuntut peremajaan fasilitas praktik kejuruan.
Di tengah masifnya digitalisasi tata kelola pemerintahan, tingginya alokasi anggaran ini terasa sangat janggal dan problematis. Seharusnya di era digital saat ini, pihak SMKN 2 Bandar Lampung mampu melakukan efisiensi besar-besaran terhadap penggunaan kertas dan biaya operasional.
Sebab, sejak Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diterapkan, seluruh dokumen anggaran dan tata kelola birokrasi telah didistribusikan secara elektronik melalui aplikasi. Lantas, mengapa anggaran untuk Alat Tulis Kantor (ATK), tinta printer, fotokopi, hingga pengarsipan fisik masih menelan biaya lebih dari Rp 1 miliar dalam satu tahun anggaran?
Jika dikalkulasikan, sekolah menghabiskan rata-rata sekitar Rp 89,6 juta setiap bulannya semata-mata untuk menggerakkan roda birokrasi dan administrasi berbasis kertas.
“Di saat dokumen anggaran sudah berbasis aplikasi dan serba digital, apakah SMKN 2 Bandar Lampung sengaja bertahan pada tumpukan kertas demi menyerap anggaran bernilai miliaran rupiah?”
Berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) Dana BOS 2025 dalam Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025, Pasal 38 ayat (1) huruf e dan Lampiran I bagian A angka 2 huruf e, administrasi kegiatan sekolah difungsikan untuk penguatan tata kelola, penyusunan perencanaan, hingga operasional harian.
Namun, lonjakan angka hingga menembus digit miliaran di tengah era SPBE ini menimbulkan indikasi kuat adanya pemborosan terstruktur atau bahkan potensi mark-up belanja bahan habis pakai.
Laporan investigatif ini juga menemukan kejanggalan pada rekapitulasi data konstituen sekolah. Jumlah siswa yang terdata di sekolah tercatat sebanyak 2.037 siswa, namun jumlah siswa penerima dana BOS mencapai 2.054 siswa.
Sementara itu, total Guru dan Tenaga Kependidikan berjumlah 163 orang. Terdapat selisih 17 siswa antara jumlah murid aktif dengan alokasi penerima dana bantuan.
Meski angka tersebut terkesan kecil, dalam tata kelola keuangan negara, inkonsistensi data riil versus data salur adalah sinyal merah (red flag) yang menandakan lemahnya verifikasi dan validasi data Dapodik.
Dalam juknis resmi, terdapat 10 item acuan pemeriksaan administrasi yang menjadi pintu keluar anggaran ini. Komponen tersebut mencakup alat tulis kantor, bahan habis pakai seperti tinta printer dan perlengkapan sejenis, penggandaan dokumen dan fotokopi, pengarsipan berkas, penyusunan dokumen perencanaan, administrasi pengawasan dan evaluasi, penggandaan tata tertib sekolah, administrasi kemitraan dengan orang tua/wali, operasional administrasi rutin, hingga keperluan administrasi relevan lainnya.
Titik rawan penyimpangan dari pos-pos ini meliputi potensi kwitansi fiktif pembelian ATK, penggelembungan (mark-up) volume lembar fotokopi dan ordner, hingga manipulasi biaya konsumsi serta administrasi rapat yang mestinya bisa dilakukan secara efisien via media digital.
Jika alokasi ini dibagi rata kepada 163 Guru dan Tenaga Kependidikan, maka setiap personil seolah-olah mengonsumsi barang dan operasional administrasi bernilai lebih dari Rp 6,5 juta per tahun. Sebaliknya, jika dibebankan per siswa (2.037 siswa), setiap murid secara tidak langsung “menanggung” biaya kertas dan berkas sebesar Rp 528.000.
Tuntutan Transparansi: Audit Harus Berjalan!
Dana BOS sejatinya hadir untuk memerdekakan siswa dari beban biaya pendidikan dan meningkatkan mutu pembelajaran kejuruan.
Ketika miliaran rupiah dana publik menguap ke dalam lembaran-lembaran kertas dan tinta printer yang seharusnya bisa ditekan melalui efisiensi digital, publik berhak bertanya: Di manakah komitmen efisiensi dan akuntabilitas?
Inspektorat Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, serta Aparat Penegak Hukum (APH) didesak untuk segera melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap Realisasi Penggunaan Dana BOS SMKN 2 Bandar Lampung Tahun 2025.
Transparansi dan pembuktian uji petik di lapangan mutlak dilakukan demi memastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun hak pendidikan anak bangsa yang “terselip” di balik tumpukan dokumen administrasi.
Redaksi Gempur.pro membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak terkait sesuai UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. (Tim)
https://www.tiktok.com/@gempur.pro?_r=1&_t=ZS-96inC2ZqfuG





Tidak ada komentar