Rp6,75 Miliar Belanja ATK BPKAD Lampung: Ratusan Paket, Penyedia Berulang, Siapa Mengawasi?

Bandar Lampung, Gempur.pro – Di balik tumpukan kertas, tinta printer, bahan cetak, dan alat tulis kantor, tersimpan angka yang tidak kecil. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung mengalokasikan Rp6.750.094.632 untuk Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor pada Tahun Anggaran 2026.

Anggaran tersebut tersebar dalam 210 paket sebagaimana tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP). Sementara hingga Semester I 2026, realisasi pengadaan telah mencapai Rp2.194.000.992 melalui 250 paket, seluruhnya menggunakan mekanisme E-Purchasing.

Di atas kertas, seluruh proses tampak berjalan sesuai prosedur. Namun ketika data dibaca lebih dalam, muncul sejumlah pola yang layak menjadi perhatian aparat pengawas.

Data RUP menunjukkan hanya tiga kelompok belanja yang menguasai hampir seluruh anggaran. Diantaranya: Belanja Bahan Cetak mencapai Rp2.475.008.785 dalam 74 paket, Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) mencapai Rp1.896.121.777 dalam 77 paket. Sementara Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya mencapai Rp906.804.000 melalui 10 paket. Jika dijumlahkan, ketiganya menyerap sekitar Rp5,28 miliar atau hampir 78 persen dari total anggaran Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor.

Pertanyaannya, apakah besarnya kebutuhan tersebut benar-benar didasarkan pada perencanaan riil, atau justru mencerminkan pola belanja yang perlu dievaluasi dari sisi efisiensi dan kewajaran?

Ratusan Paket untuk Belanja Rutin, Belanja alat tulis kantor, bahan cetak, perabot, hingga perlengkapan administrasi pada dasarnya merupakan kebutuhan rutin setiap organisasi pemerintah.

Namun ketika kebutuhan rutin tersebut dipecah menjadi ratusan paket, ruang analisis menjadi semakin menarik. Dalam dokumen RUP terdapat 210 paket, sedangkan data realisasi Semester I justru menunjukkan 250 paket.

Perbedaan jumlah paket tersebut layak memperoleh penjelasan agar publik memahami bagaimana mekanisme perubahan kebutuhan, penambahan paket, maupun pelaksanaan pengadaan selama tahun berjalan.

Sorotan berikutnya tertuju pada pola penyedia. Data realisasi menunjukkan nama GASS INDONESIA muncul beberapa kali dengan nilai transaksi yang sama persis, yakni Rp75.597.926 sebanyak tiga paket.

Selain itu terdapat pula nilai transaksi lain yang juga berulang sebesar Rp31.470.487. Kemunculan nilai identik secara berulang memang tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran. Namun dalam praktik audit pengadaan, pola seperti ini lazim menjadi indikator yang perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan apakah transaksi tersebut benar-benar berasal dari kebutuhan yang berbeda atau merupakan pengadaan yang semestinya dapat direncanakan secara lebih efisien.

Di sisi lain, ALE GEMILANG BERSAUDARA memperoleh beberapa paket bernilai besar pada kelompok Bahan Cetak, termasuk paket senilai Rp131.641.127 dan Rp38.995.366.

Nama UNGGUL JASATAMA juga tercatat memperoleh paket senilai Rp95.904.000 dan Rp37.250.046, sedangkan RAJA RATU ABADI memperoleh paket perabot kantor dengan nilai puluhan juta rupiah.

Dominasi beberapa penyedia tertentu tentu tidak otomatis menandakan adanya penyimpangan. Namun kondisi tersebut layak dianalisis untuk memastikan proses pengadaan tetap berlangsung secara kompetitif, transparan, dan memberikan kesempatan usaha yang sehat.

Fakta lain yang menarik, nilai realisasi Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor mencapai sekitar Rp2,194 miliar, atau sekitar 60 persen dari keseluruhan nilai realisasi pengadaan BPKAD pada periode Januari–Juni 2026. Artinya, lebih dari separuh aktivitas pengadaan pada semester pertama terserap oleh belanja operasional perkantoran.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan lanjutan mengenai proporsi belanja pemerintah daerah. Seberapa besar anggaran benar-benar diarahkan untuk mendukung pelayanan publik dibandingkan untuk memenuhi kebutuhan operasional internal? Siapa Mengawasi?

Pengadaan pemerintah tidak hanya dituntut selesai secara administrasi. Yang lebih penting adalah memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang optimal.

Karena itu, pola ratusan paket, dominasi tiga kelompok belanja, serta munculnya penyedia yang berulang dengan nilai transaksi identik merupakan aspek yang patut mendapat perhatian dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat, maupun lembaga pemeriksa lainnya.

Audit bukan semata mencari kesalahan. Audit diperlukan untuk memastikan bahwa setiap paket disusun berdasarkan kebutuhan nyata, tidak terjadi pemecahan paket yang bertentangan dengan ketentuan, tidak ada pengulangan transaksi tanpa dasar yang jelas, dan seluruh proses telah memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan usaha yang sehat, serta akuntabilitas sebagaimana diatur dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Publik pada akhirnya berhak mengetahui satu hal yang paling mendasar: apakah belanja operasional senilai Rp6,75 miliar tersebut benar-benar memberikan nilai tambah bagi tata kelola keuangan daerah, atau justru menyisakan pertanyaan yang membutuhkan jawaban melalui pemeriksaan yang lebih mendalam.

Catatan Redaksi: Tulisan ini disusun berdasarkan analisis dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan data realisasi pengadaan Semester I Tahun Anggaran 2026. Seluruh temuan merupakan hasil pembacaan data yang bersifat awal dan tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan adanya pelanggaran hukum.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari BPKAD Provinsi Lampung maupun pihak-pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (red)